Diduga Nepotisme, AMPK Resmi Laporkan Kabid Cipta Karya PUPR Jeneponto di Kejati Sulsel

JENEPONTO, SULSEL - Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (AMPK) resmi melaporkan KSM Mangguturu dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 25 Juli 2023.

Tim investigasi AMPK Rais Aljihad mengatakan, Kepala Bidang Cipta Karya dilaporkan lantaran diduga melakukan Nepotisme dengan melibatkan istri dan Ibu kandung (mertua) dalam struktur KSM dan KKM.

Baca juga: Waspada.! Marak Kebakaran di Jeneponto, Dua Pekan Terakhir 11 Rumah Panggung Milik Warga Ludes Terbakar Api

"Ini kami menduga penyalahgunaan kewenangan nama unsur pimpinan yang ada pada struktur KSM dan KKM. Indikasinya melibatkan keluarga, Istri dan mertua/ibu kandungnya, " ucap Rais sapaannya kepada media, Rabu (26/7/2023).

Ironisnya lagi, KSM dan KKM tidak memahami aturan swakelola, sehingga, Rais juga menduga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai aturan swakelola dan syarat akan terjadinya penyimpangan yang berpotensi korupsi.

Baca juga: Waspada.! Marak Pencurian dan Kejadian Aneh di Tamanroya Tamalatea, Warga Cukup Diresahkan

"Kami menduga ada kegiatan yang dikerjakan KSM/KKM Mangguturu terkait pengaadaan mesin pompa menyalahi aturan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan aturan pedoman swakelola sehingga terindikasi mark up anggaran", tegasnya.

Rais membeberkan, berdasarkan data kegiatan yang diperoleh terdapat anggaran pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan kurang lebih Rp 378.000.000, - (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Baca juga: Tak Main-main, AMPK Usut Anggaran Miliaran Rupiah yang Diduga Dikorupsi, Rais Al Jihad Desak BPK RI Audit Dinas PUPR Jeneponto

Selain itu bebernya, terdapat juga peningkatan Idle Capacity/Pengadaan Mesin Pompa Sumur Dalam di Desa Tompobulu Kecamatan Rumbia sebesar Rp.75 juta rupiah Tahun Anggaran 2023 yang dikerjakan oleh KSM/KKM Mangguturu. 

"KSM ini, metode pelaksanaan dengan aturan Swakelola Tipe 4. Anggaran secara keseluruhan yang tersebar di beberapa desa kurang lebih Rp.11 miliar rupiah, dalam satu desa anggarannya kurang lebih 378 juta rupiah, " beber dia.

Baca juga: Kepala BPHN Akan Jatuhkan Blacklist Kepada Desa/Kelurahan yang Penyaluran Bantuan Hukumnya Tidak Pada OBH Terakreditasi

Dijelaskan bahwa anggaran 11 miliar tersebut yang digunakan untuk Pembangunan Tangki Septik Skala
Individual Perdesaan tersebar di beberapa Desa/Lurah di Jeneponto bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2022.

Adapun titik lokasinya, yakni di
Desa Camba-Camba Kecamatan Batang, Desa Ujung Kecamatan Tarowang, Desa Tompobulu
Kecamatan Rumbia, Kelurahan Bontotangnga - Kelurahan Torokassi Timur Kecamatan Tamalatea.

Baca juga: Coba Lawan Petugas, Resmob Polres Jeneponto Door Pelaku Pencurian Kuda di Barangdasi

"Ya, kami berharap pelaporan AMPK ini agar kiranya serius ditangani oleh Kejati Sulsel dan memanggil terlapor untuk melakukan pemeriksaan secara maraton termasuk pihak-pihak yang terlibat atas kegiatan ini, " pungkasnya (syr).